Pesan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Saat Melantik Pejabat Administrator dan Pengawas

Mitraindonesia, Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup melaksanakan pelantikan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas  secara hybrid (daring dan luring) pada Kamis, 24 April 2025 di Lobby Gedung B lt. Dasar JI. D.I. Panjaitan Kav. 24 Kebon Nanas, Jakarta Timur.

Pengambilan sumpah  dan penandatanganan Berita Acara Sumpah Jabatan  Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas  disaksikan langsung oleh Menteri LH/Kepala  BPLH, Dr.Hanif Faisol Nurofiq  didampingi Sekretaris Utama Kementerian LH/BPLH, Rosa Vivien Ratnawati, SH, MSD, Penasehat Senior Menteri LH/Kepala BPLH,  Staf Ahli Menteri LH,  Pimpinan Tinggi Madya dan  Pratama serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Menteri LH/Kepala  BPLH, Dr.Hanif Faisol Nurofiq  mengucapkan selamat bertugas  menjalankan kepercayaan yang diberikan organisasi kepada 39 (tiga puluh sembilan) Pejabat Administrator dan 13 (tiga belas) Pejabat Pengawas lingkup Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH tahun 2025.

"Pelantikan ini bukan sekadar seremonial, melainkan tonggak penting dalam memperkuat struktur organisasi sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, guna mewujudkan tata kelola lingkungan yang efektif, responsif, dan berkelanjutan,"pesannya.

Ditegaskannya bahwa pelantikan hari ini memiliki arti penting, dimana seluruh organ lingkup Kementerian LH/BPLH mulai dari struktur level 1 (satu) sampai dengan level 4 (empat)  telah resmi memiliki pejabat pengampunya." Oleh sebab itu, saya menaruh harapan besar agar saudara mengambil peran aktif dalam mengakselerasi kinerja di unit kerja penempatan masing-masing,"harap Menteri LH/Kepala BPLH.

"Meneguhkan kembali komitmen kita dalam membangun organisasi yang kuat, tangguh, dan berdaya guna. Kita semua menyadari bahwa tantangan di bidang lingkungan hidup semakin kompleks dan membutuhkan penanganan yang serius dan terintegrasi. Seluruh Pejabat Administrator dan Pengawas yang dilantik pada hari ini mengemban amanah dan tanggung jawab yang besar dalam menjalankan tugas-tugas strategis Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup di tingkat tapak,"tegasnya.

Pada tataran nasional dan global, saat ini kita tengah dihadapkan pada 'triple planetary crisis' , yaitu perubahan Iklim, pencemaran lingkungan, dan kehilangan keanekaragaman hayati. Kondisi tersebut telah memberikan dampak yang nyata dan dirasakan di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari bencana hidrometeorologi yang semakin sering terjadi, kenaikan permukaan air laut, hingga terganggunya produksi pertanian dan ancaman karhutla.

Untuk mengatasi hal tersebut, kita telah menyiapkan 'milestone' lingkungan hidup tahun 2025-2045, dimana pada periode jangka menengah pertama tahun 2025-2029, Kementerian LH/BPLH akan berfokus pada upaya-upaya penguatan implementasi ekonomi hijau yang meliputi: Optimasi pengembangan ekonomi hijau berbasis lingkungan hidup dan sirkular ekonomi lingkungan sebagai salah satu strategi penurunan emisi GRK dari sektor limbah; Peningkatan ekonomi hijau berbasis lingkungan hidup, termasuk dukungan pada sektor pesisir dan laut untuk ketahanan, air dan energi, serta penguatan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup; Implementasi ekonomi hijau dan ekonomi biru yang komprehensif, serta pengurangan pencemaran lingkungan dan penanganan limbah yang baik di perkotaan.

Lebih rinci dalam pesannya,  bahwa berkaca pada tantangan tersebut, kepada para Kepala Bidang di setiap Pusat Pengendalian LH agar  memperbanyak kampanye pengurangan sampah di hulu, fasilitasi infrastruktur TPS 3R, dan kembangkan pasar daur ulang berbasis komunitas.

Kedua; lakukan kolaborasi dengan Pemerintah Daerah dan swasta dengan memastikan adanya skema insentif dan kemudahan perizinan bagi pelaku usaha pengolahan sampah dan B3; Ketiga, tingkatkan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pengolahan limbah berbahaya, termasuk penerapan 3R plus pendekatan digital monitoring. 

Seluruh kebijakan teknis bidang lingkungan hidup yang ada saat ini harus dikelola secara transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip – prinsip Tata Kelola Lingkungan yang Baik ( Good Environmental Governance ). "Oleh karena itu kepada seluruh pejabat yang dilantik hari ini, saya berpesan agar:

Pertama, lakukan koordinasi internal yang baik dalam mendukung tugas-tugas perencanaan, monitoring dan evaluasi kinerja, serta layanan dukungan manajemen lainnya lingkup unit kerja; Kedua, perkuat sistem pengendalian internal unit kerja dan manajemen 'anti-fraud management system' sebagai salah satu tools penting dalam memitigasi risiko fraud di masing-masing unit kerja; Ketiga, internalisasi nilai-nilai reformasi birokrasi di masing-masing unit kerja dimana Saudara bertugas. Upayakan dengan optimal agar seluruh unit kerja lingkup KLH/BPLH memperoleh predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),"jelasnya.

"Tugas besar menanti kita semua. Oleh karenanya, mari tunjukkan kinerja terbaik dengan semangat kolaborasi, inovasi, dan akuntabilitas. Bersama kita buktikan bahwa Kementerian LH/BPLH mampu menjaga keseimbangan ekologi sekaligus mendorong pertumbuhan hijau.

Selamat bertugas. Buktikan bahwa jabatan ini bukan tentang eksistensi diri, tetapi tentang keberanian mengambil tindakan nyata,"pungkas Menteri LH/Kepala  BPLH, Dr.Hanif Faisol Nurofiq.

Sementara itu , Berikut Pejabat Administrator dan Pengawas lingkup Pusat Pengendalian  Lingkungan Hidup  Sulawesi dan Maluku-Sekretariat Kementerian LH/Sekretariat Utama BPLH yang telah dilantik, yakni; 

1. Andi Samra Salam, 

S.E.,M.Si  sebagai Kepala Bidang Wilayah I (Prov. Sulawesi Utara, Prov. Sulawesi Tengah dan Prov. Gorontalo) 

2. Arnianah Alwi, S.Si., 

M.Si sebagai Kepala Bidang Wilayah II ( Prov. Sulawesi Selatan, Prov. Sulawesi Tenggara dan Prov Sulawesi Barat) 

3. Suwardi, STP.,M.Si sebagai 

Kepala Bidang Wilayah III  ( Prov.Maluku dan Maluku Utara) 

4. Rina Triany Muchsin, 

S.E.,MAP  sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha pada  Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Sulawesi dan Maluku-Sekretariat Kementerian  LH/Sekretariat Utama BPLH.

Sumber berita: Humas Pusdal LH Suma